Regulasi Desa
*REGULASI DESA*
*_Dari Tahun 2014 s/d 2022_*
*Oleh : Mursalin, S.Pd.I*
(Pendamping Desa Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah NTB)
Kumpulan Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
*I. Undang - Undang*
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
*II. Peraturan Pemerintah (PP)*
*_A. Tahun 2014 :_*
1. PP 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksanan UU Desa
2. PP 60/2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN
*_B. Tahun 2015 :_*
1. PP 22/2015 Tentang Perubahan atas PP 60/2014
2. PP 47/2015 Tentang Perubahan atas PP 43/2014
*_C. Tahun 2016 :_*
PP 8/2016 Tentang Perubahan kedua atas PP 60/2014
*_D. Tahun 2019 :_*
PP 11/2019 Tentang Perubahan kedua atas PP 43/2014 Tentang Penyetaraan Siltap Kepala dan Perangkat Desa setara PNS Golongan IIA
*_E. Tahun 2021_*
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
*III. Peraturan Menteri Dalam Negeri*
*_A. Tahun 2014 :_*
1. Permendagri 111/2014 Tentang teknis peraturan desa
2. Permendagri 112/2014 Tentang pemilihan kepala desa
3. Permendagri 113/2014 Tentang pengelolaan keuangan desa
4. Permendagri 114/2014 Tentang pedoman pembangunan desa
*_B. Tahun 2015 :_*
1. Permendagri 81/2015 Tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
2. Permendagri 82/2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian kades
3. Permendagri 83/2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perades
4. Permendagri 84/2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa
*_C. Tahun 2016 :_*
1. Permendagri 1/2016 Tentang pengelolaan Aset Desa
2. Permendagri 44/2016 tentang Kewenangan Desa
3. Permendagri 45/2016 Tentang pedoman dan penegasan batas desa
4. Permendagri 46/2016 tentang laporan kepala desa
*_D. Tahun 2017 :_*
1. Permendagri 1/2017 Tentang penataan desa
2. Permendagri 2/2017 tentang Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) Desa
3. Permendagri 42/2017 Tentang Satlinmas
4. Permendagri 65/2017 perubahan atas Permendagri 112/2015
5. Permendagri 67/2017 perubahan atas Permendagri 83/2015
6. Permendagri 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa
*_E. Tahun 2018 :_*
Permendagri 20/2018 Tentang pengelolaan keuangan desa
*_F. Tahun 2019 :_*
1. Permendagri 119/2019 tentang pemotongan,penyetoran dan pembayaran iuaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa
*_G. Tanun 2020_*
1. Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
*IV. Peraturan Menteri Keuangan*
*_A. Tahun 2015 :_*
1. PMK No. 93/PMK.07 Tahun 2015
2. PMK No. 247/PMK.07 Tahun 2015
*_B. Tahun 2016 :_*
1. PMK No. 48/PMK.07 Tahun 2016
2. PMK No 49/PMK.07 Tahun 2016
3. PMK No 125/PMK.07 Tahun 2016
*_C. Tahun 2017 :_*
1. PMK No. 50/PMK.07 Tahun 2017
2. PMK No. 225/PMK.07 Tahun 2017
3. PMK No. 226/PMK.07 Tahun 2017
*_D. Tahun 2018 :_*
1. PMK No.193/PMK.07 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019
*_E. Tahun 2019 :_*
1. PMK No. 61/PMK.07 Tahun 2019
2. PMK 205/PMK.07 Tahun 2019
*_F. Tahun 2020_*
1. PMK No.222/PMK.07 Tahun 2020
2. PMK No.47/PMK.07 Tahun 2020
3. PMK No. 50/PMK.07 Tahun 2020
*_G. Tahun 2021_*
1. PMK No. 190/PMK.07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022
*_H. Tahun 2022_*
1. PMK No. 201/PMK.07 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023
*V. Peraturan Menteri Desa PDTT*
*_A. Tahun 2015 :_*
1. Permendes PDTT No 1/2015 Tentang hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2. Permendes PDTT No. 2/2015 Tentang pedoman musyawarah desa
3. Permendes PDTT No.3/2015 Tentang Pendamping desa
4. Permendes PDTT No.4/2015 Tentang BUMDesa
5. Permendes PDTT No. 5/2015 Tentang Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2015
6. Permendes PDTT No. 7/2015 Tentang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Desa
7. Permendes PDTT No.21/2015 Tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2016
*_B. Tahun 2016 :_*
1. Permendes PDTT No.2/2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM)
2. Permendes PDTT No.5/2016 Tentang pembangunan kawasan perdesaan
3. Permendes PDTT No.8/2016 Tentang perubahan atas Permendesa 21/2015
4. Permendes PDTT No.9/2016 Tentang pelatihan masyarakat
5. Permendes PDTT No.10/2016 Tentang pengelolaan data dan informasi desa
6. Permendes PDTT No.22/2016 Tentang prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2017
*_C. Tahun 2017 :_*
1. Permendes PDTT No. 4/2017 Tentang perubahan Permendes 22/2016
2. Permendes PDTT No 19/2017 Tentang prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2018
3. Permendes PDTT No.23/2017 Tentang TTG Desa
*_D. Tahun 2018 :_*
Permendes PDTT No.16/2018 Tentang prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2019
*_E. Tahun 2019 :_*
1. Permendes PDTT No.11/2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020
2. Permendes PDTT No. 16/2019 Tentang Musyawarah desa
3. Permendes PDTT No.17/2019 Tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa
4. Permendes PDTT No.18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
*_F. Tahun 2020_*
1. Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
*_G. Tahun 2021_*
1. Permendes PDTT No 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
2. Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
3. Permendes PDTT No 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
*_H. Tahun 2022_*
1. Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
*VI. LKKP*
1. Perka LKPP 13/2013 tentang Barang dan Jasa di desa
2. Perka LKPP 22/2015 tentang perubahan atas Perka LKPP 13/2015
3. Perka LKPP 12/2019 tentang pedoman Barang dan jasa di desa
*VII. Surat Keputusan Bersama*
1. SKB 3 Menteri tahun 2015 tentang percepatan penyaluran,pengelolaan dan penggunaan dana desa.
2. SKB 4 Menteri tahun 2017 tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan UU Desa.
Komentar
Posting Komentar